Tentang Pendidikan: Sistem Zonasi (3)

Ini sambungan dari postingan perdana dan kedua ya.

Kali ini kita bahas tentang:

3. Sistem Zonasi

Untuk di Indonesia, sistem atau skema ini mungkin baru ya. Tapi sebenarnya di luar negeri, penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi itu udah biasa banget.

Jepang, Australia, Amerika Serikat adalah tiga dari puluhan negara yang mengadopsi sistem zonasi dalam sistem pendidikannya. Bahkan menurut Kemdikbud, sistem zonasi di Indonesia itu adalah hasil riset Puslitbang Kemdikbud yang mengacu pada sistem sekolah di negara maju.

Ini juga diamini oleh temen gue, si Bebe, yang tinggal di Swedia. Di negara itu, sistem zonasi udah dilakukan sejak lama. Jadi ya masyarakatnya udah pada terbiasa dan paham dengan konsekuensinya. Misalnya, naksir sekolah B tapi rumahnya gak di zonasi sekolah itu. Mereka bakal mau bela-belain pindah rumah yang sezonasi dengan sekolah incaran.

Nah kenapa di Indonesia jadi heboh gini? Mungkin perlu kali ya kita sama-sama memahami apa sih sistem zonasi, kenapa bisa kisruh, dst.

a. Tujuan zonasi = pemerataan pendidikan

Selama puluhan tahun, kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata. Gak usah jauh-jauh ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), atau istilah awamnya, daerah terpencil ya. Di kota besar kayak Jakarta pun, kualitas sekolah yang ada masih belum rata. Tapi emang lah, disparitasnya gak separah di daerah terpencil sih.

Salah satu indikasinya, ya keberadaan sekolah negeri favorit. Di kota besar, masuk sekolah favorit itu penting banget karena berbagai alasan. Bisa dibaca di postingan ini ya.

Karena tiap hari ngurusin berita tentang pendidikan, gue jadi paham kenapa Mendikbud ngotot menetapkan zonasi. Mendikbud pernah bilang bahwa sekolah negeri itu termasuk dalam layanan publik yang tidak boleh ada diskriminatif dan eksklusivitas. Jadi semua sekolah negeri harus terbuka untuk semua kalangan karena yang membiayai adalah negara.

Meski nadanya keras, tapi omongan Mendikbud ada benernya sih. Dia sempet bilang gini “jika ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari yang disediakan negara (sekolah negeri), silakan masuk sekolah swasta.” Sebab, dengan sistem zonasi, pemerintah ingin semua sekolah negeri jadi sekolah favorit dengan kualitas yang setara.

Sayangnya, yang banyak terjadi selama ini, dengan fenomena sekolah negeri favorit, seolah-olah sekolah negeri yang berkualitas bagus hanya milik orang-orang tertentu aja. Kayak yang pernah diceritain Ronny hairdresser langganan gue dulu di sini.

Orang-orang yang beneran butuh sekolah negeri yang murah bahkan gratis justru tersingkir. Apalagi jika dia tinggal di daerah yang hanya terdapat sekolah negeri favorit aja.

Sebab, sekolah negeri favorit lebih banyak diisi oleh anak-anak orang kaya yang mampu ikut bimbel, serta anak-anak pejabat yang “dititipkan” bapaknya ke kepsek melalu jalur belakang. Anak-anak dari keluarga kelas bawah kayak Ronny tentunya berat untuk bersaing memperebutkan kursi dengan anak-anak itu.

Disparitas kualitas ini semakin kentara kalo kita ke luar Pulau Jawa. Gak usah deh ngomongin sekolah favorit dan nonfavorit. Lha wong banyak sekolah yang gak punya sarana dan prasarana memadai saking terpencilnya. Alhasil, sekolah itu cuma ditangani 1 guru sendirian karena gak ada guru yang mau dirotasi ke sana.

b. Alasan lain: pangkas waktu dari dan ke sekolah

Ini bener, tapi kalo menurut gue, terlalu sederhana karena hanya melihat dari kacamata kota besar.

Selama ini, anak-anak yang tinggal di kota besar banyak yang harus menempuh berjam-jam perjalanan untuk menuju sekolah. Ada yang karena emang ingin masuk sekolah favorit yang lokasinya jauh dari rumah. Ada juga yang terpaksa sekolah jauh banget karena gak dapet sekolah dekat rumah (yang ternyata sekolah favorit).

Apapun alasannya, tentu ini bikin sedih. Sebab, kalo udah berjam-jam di perjalanan, nanti gimana dia bisa istirahat, belajar di rumah, dan berinteraksi dengan teman dan keluarga? Ini sih setau gue yang jadi salah satu pertimbangan adanya zonasi.

Selain itu, zonasi juga diharapkan bisa memangkas kemacetan dan potensi tawuran maupun kriminalitas yang melibatkan anak-anak sekolah. Kalo semua sekolahnya di daerah dekat rumah kan kemacetan bisa diurai. Kemudian, tawuran maupun palak-palakan juga bisa dihindari.

Gitu idealnya ya, tapi ini kan menurut kacamata kota besar ya.

Kalo untuk di daerah apalagi daerah terpencil, alasan ini gak kena sih. Lha wong banyak anak-anak di daerah yang harus menempuh waktu berjam-jam (bahkan berhari-hari!) untuk ke sekolah, dengan medan yang beraatt banget. Anak Jakarta cuma berhadapan dengan macet dan tawuran. Nah anak daerah terpencil berhadapan dengan sungai, hutan, jurang, dan gunung.

Di sini nih menurut gue alasan zonasi agak sulit diterima karena hanya berlaku di kota besar terutama Jabodetabek aja. Padahal Indonesia kan gak cuma mentok di situ.

c. Heboh karena sistem zonasi

Sistem zonasi dalam PPDB sebenarnya udah dimulai sejak 3 tahun lalu. Setidaknya di Jakarta sih gitu ya. Tapi secara nasional baru diterapkan tahun lalu lewat Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

*hapal bener nomornya Mbak 😀 *

Tahun lalu, sutra lah ya. Riweeuuh banget karena Permendikbud dikeluarkan mepet dengan jadwal PPDB. Jadi penerapannya pun gak full karena sosialisasinya minim.

Nah untuk tahun ajaran ini, Kemdikbud usaha lah untuk sosialisasi lebih maksimal dari jauh-jauh hari. Oh ya perlu diketahui bahwa saat ini, kebijakan pendidikan gak lagi diatur pusat, melainkan oleh pemda. Jenjang SD dan SMP diurus pemerintah kabupaten/kota, sementara jenjang SMA/SMK diurus oleh pemerintah provinsi.

Jadi, Kemdikbud cuma kebagian bikinin peraturan dan kebijakan secara makro. Nanti yang berhak ngejalanin ya pemda.

Di sini nih sering terjadi masalah. Dari Kemdikbud maksudnya A, nanti di pemda jadi B. Atau sebaliknya. Gitu-gitu melulu.

Dalam PPDB sistem zonasi juga sami mawon. Alhasil pemda nyalahin Kemdikbud, dan Kemdikbud nyalahin pemda.

Apalagi beberapa pemda dan pihak sekolah bikin variasi peraturan sesuai kesepakatan dengan masyarakat setempat. Trus ada juga yang kurang mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi banyak yang heboh, rusuh dan kecewa deh. Salah satunya kayak anak yang bakar-bakar piagam dan penghargaannya ini. Kalo dibaca dan ditelaah, kayaknya emang masalah itu disebabkan minimnya sosialisasi dari pemda plus kemungkinan ortunya juga kurang agresif dan kurang pengetahuan.

Kemarin banyak juga DM yang masuk dan cerita tentang sulitnya dapet sekolah gara-gara sistem zonasi ini. Rata-rata karena kepentok dengan jarak antara rumah dan sekolah. Sebab, zonasi yang diterapkan adalah zonasi murni yang benar-benar berdasarkan jarak.

Apalagi yang tinggal di daerah dengan jumlah sekolah negeri minim bahkan gak ada samsek. Sebenarnya kalo ikutin juknis Kemdikbud, pemda harusnya bisa melempar anak-anak itu ke sekolah di kabupaten terdekat. Tapi ya gitu, namanya juga masih uji coba, di lapangan yang ada kisruh deh 😦

d. Didukung pengamat, organisasi, dan praktisi pendidikan

Meski menuai pro kontra,  zonasi ternyata didukung oleh para pengamat pendidikan, organisasi guru, organisasi perlindungan anak, dan praktisi pendidikan. Ini beda sama kebijakan pemerintah lain yang ditentang oleh pengamat, kayak Ujian Nasional, misalnya.

Di kebijakan zonasi ini, suaranya pada bulat semua. Palingan yang agak beda cuma di kuota aja ya. Dari Kemdikbud kan PPDB untuk kuota zonasi sebesar 80%, kuota jalur prestasi 15%, dan kuota nonzonasi (jalur perpindahan wali/ortu) 5%. Sementara dari pengamat maupun anggota DPR Komisi X yang menangani pendidikan, minta pemerintah lebih fleksibel dengan pake kisaran gitu sesuai sikon daerah.

Selain itu, ada juga yang mengusulkan supaya sistem ini diberlakukan bertahap, jangan simultan kayak sekarang supaya gak kisruh.

Kenapa pada dukung? Salah satu pandangan yang menarik ini nih.

Udah pada tau kan kalo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan harus sebesar 20% dari APBN dan APBD? Nah, ternyata banyaaaakk banget pemda yang melanggar itu. Buktinya, banyak daerah yang gak punya sekolah negeri. Atau kalo pun punya, fasilitas sekolahnya minim karena anggarannya minim juga.

Tapi selama ini masalah tersebut gak terlalu kebuka ke publik. Nah, gara-gara sistem zonasi, baru kebongkar deh bahwa ada banyak daerah yang gak punya sekolah negeri. Atau kalo pun punya, sekolah negerinya kurang oke sehingga warganya milih bersekolah di provinsi tetangga (contoh: beberapa wilayah di sekeliling Jakarta). Berarti, anggaran pendidikan yang dialokasikan pemdanya dikemanain tuh?

Dengan adanya sistem zonasi, pemda jadi terpaksa mau gak mau mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan, terutama sekolah dan fasilitas pendidikan. Dan warga setempat harusnya jadi paham dan mau menuntut hak mereka untuk dapet sekolah yang bagus.

e. Next target: zonasi guru

Tau gak, dimana-mana kan sering ada berita bahwa jumlah guru itu kuraaangg melulu. Padahal kalo menilik data dari Kemdibud, IGI (Ikatan Guru Indonesia) dan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), sebenernya jumlah guru di Indonesia itu cukup lho. Tapi, persebarannya gak merata, seperti juga persebaran sekolah negeri berkualitas.

Gak usah deh guru dikirim ke pedalaman. Banyak guru yang enggan dirotasi dari sekolah favorit ke sekolah bermutu biasa-biasa aja. Soale, murid di sekolah favorit lebih mudah diajar ketimbang murid di sekolah biasa-biasa aja.

Padahal, guru sekolah negeri kan rata-rata PNS. Mereka terikat dengan peraturan tentang PNS yang menyebut bahwa PNS harus siap dan mau dipindah sesuai penugasan. Nah karena guru sekarang diatur pemda, bukan diurus oleh Kemdikbud, jadi emang rada ribet sih urusannya.

Hal-hal kayak gini sebenarnya yang ingin dibenahi pemerintah lewat zonasi. Jadi, setelah PPDB dengan zonasi selesai, masalah guru juga akan berusaha diselesaikan dengan zonasi.

Saking ruwet dan kronisnya, usaha lewat zonasi pun jadi kayak awal dari ngebuka gulungan benang kusut yang udah awut-awutan. Jadi mirip lingkaran setan kan. Muter-muter gitu aja.

Sejumlah guru SDN Pojok Klitih III melewati sungai saat berangkat mengajar di Desa Pojok Klitih, Plandaan, Jombang, Jawa Timur, Selasa (1/3/2016). Sembilan guru, dua diantaranya guru tidak tetap (GTT) kategori 2 yang bertugas di desa terpencil di Kabupaten Jombang selama 12 tahun, setiap hari harus menempuh perjalanan 4 Km selama 1,5 jam dengan berjalan kaki saat musim hujan melewati tiga sungai untuk sampai ke SDN Pojok Klitih III di Dusun Nampu. (sumber: ANTARA FOTO/Syaiful Arif)

Kira-kira segitu ya tulisan sederhana seputar zonasi. Maaf gak bisa lebih detail dan komprehensif karena ini gue tulis sesuai ingatan dan data yang gue punya. Mohon maaf kalo ada salah-salah kata ya gaes.

Next kita bahas ambisi ortu ya 😉

One thought on “Tentang Pendidikan: Sistem Zonasi (3)

  1. Pingback: Tentang Pendidikan: Ambisi Ortu (4, selesai) | The Sun is Getting High, We're Moving on

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s